Caption: Foto Bersama di selah selah acara Focus Group Discussion (FGD) Ketua DPW Apkasindo provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)
KENDARI / SULTRA , ASPIRANEWS.ID – Kendari Bursa CPO batal tanyang DPP Apkasindo tetap memperkuat kemitraan dan kelembagaan perkebunan sawit rakyat terbukti adanya kegiatan di Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal,1- 3 Agustus 2023 di Hotel Plaza Inn kota Kendari.
Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh APKASINDO bertujuan untuk penguatan kemitraan dan kelembagaan perkebunan sawit rakyat provinsi Sulawesi Tenggara dengan merumuskan skala usaha serta meningkatkan nilai tambah bagi yang bermitra dan meningkatkan pemerataan juga pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil serta memperluas lapangan kerja.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Sultra “Saefuddin”, yang membuka kegiatan FGD, menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada DPP Apkasindo atas perhatian terhadap petani kelapa sawit yang merupakan tulang punggung perkebunan kelapa sawit di provinsi Sulawesi Tenggara dan mengatakan adanya wadah bagi petani, pengusaha kelapa sawit tersebut bisa melahirkan satu kebijakan yang terbaik bagi kelangsungan dan kesejahteraan petani sawit khususnya di Sultra.
“Pemerintah Sultra tentu hadir mengawasi kegiatan rantai pasok Tandan Buah Sawit (TBS) karena juga merupakan amanah regulasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 1 Tahun 2018,” ujarnya.
Data Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra menyebutkan potensi areal perkebunan di Sultra saat ini ada sekitar 70 ribu hektare dari luas tanaman sawit. Dan sekitar 30 persen yang sudah berproduksi dengan penghasilan rata-rata baru mencapai 2-3 ton per hektare per tahun.
Kegiatan diskusi tersebut dihadiri Sekjen DPP Apkasindo “Rino Afrino”, dan Direktur perhimpunan Dana, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) “Sunari”, Direktur PPHP, Ditjenbun, BPDPKS, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, Distributor Pupuk organik dan anorganik, GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia),dan beberapa stekholder.
Ketua DPW Apkasindo Sulawesi Tenggara “Fauzi Sadinur” mengatakan dengan adanya Kelembagaan Apkasindo Petani dan pengusaha sawit sangat membutuhkan setidaknya dapat mengatasi permasalahan petani sawit, terutama soal rantai distribusi dan harga TBS (tandan buah segar),tuturnya.
Dengan kelembagaan petani, nantinya perusahaan Pabrik Kelapa Sawit wajib untuk mentaati Permentan 01 tahun 2018 dan Pergub sebagai turunan dari pendengaran 01-2018, tentang regulasi tata niaga TBS, hingga saat ini sudah ada delapan Pabrik Minyak Kelapa Sawit CPO yang tersebar di delapan kabupaten di Sultra diantaranya Konawe Selatan, Kolaka, Bombana, Konawe Utara, dan Konawe.
Pemerintahan Provinsi Sultra melalui Dinas Perkebunan dan Hortikultura ditahun 2023 target kegiatan SARPRAS,intensifikasi pertanian seluas 450 ha, Ekstensifikasi seluas 100 ha,dan kegiatan dan PSR seluas 2000 ha,ucap Ketua DPW Apkasindo Sultra pada media aspiranews.id.
“Fauzi Sadinur akan berkordisi terus dengan pihak pemprov Sultra terkait target program Sarana Prasarana (Sarpras),Permajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan sawit harus lebih dipacu demi mempercepat peningkatan kesejahteraan petani sawit,imbuhnya.
“Masih Fauzi Sadinur”,Rendahnya produktivitas kelapa sawit rakyat, disebabkan berbagai hal, di antaranya budidaya kelapa sawit belum memenuhi GAP (GEP), tanaman rusak dan sudah tua, penggunaan bibit yang tidak unggul/bersertifikat,tuturnya.
Liputan : Muh.Firmansyah
