Caption : Organisasi PNIB bersama warga Masyarakat solo dan beberapa tokoh agama menolak keras kedatangan Zakir Naik mengisi ceramah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
SURAKARTA – JATENG, ASPIRANEWS.ID – Kunjungan tokoh publik asal India, Zakir Naik, ke Indonesia kembali menuai reaksi dari berbagai pihak. Pria yang dikenal sebagai pendakwah kontroversial itu dijadwalkan mengisi ceramah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Selasa, 8 Juli 2025.
Menyikapi agenda tersebut, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), bersama penggiat kebhinekaan dan anti-intoleransi, menggelar aksi penolakan di sejumlah titik di Kota Surakarta pada Senin, 7 Juli 2025. Mereka memasang spanduk dan menyampaikan aspirasi secara damai.
Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho, yang akrab disapa Gus Wal, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi perpecahan sosial akibat isi ceramah yang dinilai dapat memperuncing perbedaan antar umat beragama.
“Kami menilai ceramah Zakir Naik kerap mengandung unsur perbandingan antar agama yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu harmoni antar umat beragama di Indonesia. Ini bukan persoalan pribadi, tapi tentang menjaga kerukunan bangsa,” ujar Gus Wal kepada awak media.
Zakir Naik diketahui akan melanjutkan agenda ceramahnya ke Kota Malang pada 10 Juli, kemudian ke Bandung pada 12–13 Juli, dan berakhir di Jakarta pada 18–20 Juli 2025. PNIB meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian agenda tersebut.
Sebagai perbandingan, Gus Wal menyebutkan langkah pemerintah Singapura yang pernah menolak masuk seorang tokoh agama karena dianggap berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
“Jika negara lain bisa mengambil langkah preventif demi menjaga stabilitas, sudah semestinya Indonesia juga bisa bersikap tegas. Kami berharap pemerintah tidak menunggu kejadian yang tak diinginkan baru bertindak,” imbuhnya.
PNIB juga mengaitkan kekhawatiran mereka dengan beberapa kasus intoleransi di sejumlah daerah yang dinilai berawal dari paham keagamaan eksklusif dan provokatif. Dalam pandangan Gus Wal, pemerintah perlu menindak tegas narasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
“Kami percaya, menjaga kerukunan tidak hanya dengan menindak pelaku intoleransi, tapi juga dengan mencegah penyebaran narasi yang memicu perpecahan. Karena itu, kami menyerukan agar agenda Zakir Naik ditinjau ulang secara menyeluruh,” tutup Gus Wal.(Swr)
