Caption : Lokasi Program Oplah di Kelompok Tani Karya Makmur Nganjuk,Senin ,(6/10/25).
NGANJUK – JATIM, ASPIRANEWS.ID – Program Optimalisasi Lahan (Oplah) di sektor pertanian Kabupaten Nganjuk diduga tidak berjalan sesuai aturan. Dugaan penyimpangan ini terjadi di Kelompok Tani (Poktan) Karya Makmur, Dusun Manding, Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
Program Oplah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi pemanfaatan lahan pertanian. Melalui program ini, lahan yang kurang produktif diharapkan bisa diubah menjadi lahan usaha tani yang lebih efisien dan menghasilkan, dengan dukungan infrastruktur tata air dan irigasi yang memadai.
“Namun, berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan program di Poktan Karya Makmur diduga sarat penyimpangan dan manipulasi data. Salah satunya terkait luas lahan yang tercantum dalam dokumen program.
Menurut informasi yang diperoleh ASPIRANEWS.ID dari masyarakat setempat, luas lahan sebenarnya sekitar 30 hektare, namun dalam dokumen program tercatat menjadi 65 hektare. Perbedaan data ini menimbulkan dugaan adanya manipulasi untuk kepentingan tertentu.
Selain itu, Poktan Karya Makmur diketahui mendapatkan empat paket bantuan program Oplah. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan diduga tidak sesuai titik koordinat yang semestinya. Bahkan, proses pengeboran sumur dilakukan sebelum dana program cair, atau dikenal dengan istilah curi start.
Praktik seperti ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pekerjaan dilakukan tanpa pengawasan teknis yang memadai. Akibatnya, kedalaman pengeboran serta pemasangan pipa casing diduga tidak maksimal, berpotensi menyebabkan kerugian dan menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari.
Sumber warga juga mengungkapkan bahwa terdapat salah satu perangkat desa yang ikut terlibat dalam urusan teknis proyek tersebut. Bahkan, sempat disebut ada pemberian “hadiah” kepada seseorang, namun yang bersangkutan menolak karena mengaku tidak mengetahui dan tidak terlibat sama sekali dalam program itu.
Sementara itu, Kepala Desa Gemenggeng, Sakur, ketika dikonfirmasi awak media mengaku terkejut dengan adanya kegiatan tersebut.
“Saya tidak tahu sama sekali tentang bantuan program sumur atau Oplah di Kelompok Tani Karya Makmur. Sebagai Kepala Desa, saya juga tidak pernah menerima tembusan atau laporan hingga pekerjaan pengeboran selesai,” ujarnya.
Dugaan penyimpangan ini memperkuat indikasi bahwa pelaksanaan Program Oplah di wilayah tersebut perlu diawasi lebih ketat agar tidak menjadi ajang penyalahgunaan anggaran.
(Arif Y )
