Caption : Ketua PB- HIPTI RUSMIN ABDUL GANI (ft.istw)
Oleh : Ketum PB- HIPTI RUSMIN ABDUL GANI.
JAKARTA , ASPIRANEWS.ID – Kritik keras yang dilontarkan Pengurus Besar Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (PB-HIPTI) terhadap PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT SCM) seharusnya menjadi alarm penting bagi semua pihak.
Polemik di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, bukan sekadar gesekan antara perusahaan dan masyarakat, melainkan cerminan dari persoalan klasik pengelolaan sumber daya alam: janji investasi yang tak sepenuhnya berbanding lurus dengan realisasi di lapangan.
PB-HIPTI menilai gelombang demonstrasi yang terjadi bukanlah reaksi spontan, tetapi akumulasi kekecewaan warga atas komitmen yang dianggap belum terpenuhi. Sejak awal, PT SCM disebut menjanjikan pembangunan smelter, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, hingga kini, kesenjangan antara harapan dan kenyataan dinilai masih terasa, terutama dalam hal dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar tambang.
Masalahnya bukan semata pada ada atau tidaknya aktivitas pertambangan, melainkan pada orientasi pembangunan yang menyertainya. Jika benar hasil produksi lebih banyak mengalir ke kawasan industri lain tanpa memberikan nilai tambah signifikan bagi Konawe, maka wajar muncul pertanyaan: di mana letak manfaat hilirisasi bagi daerah penghasil? Konawe tidak boleh hanya menjadi wilayah eksploitasi, sementara nilai tambah ekonomi justru dinikmati di luar daerah.
Pernyataan Ketua Umum PB-HIPTI, Rusmin Abdul Gani, menegaskan bahwa persoalan ini telah menyentuh aspek kepercayaan publik. Investasi memang penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi ia harus berjalan seiring dengan keadilan sosial. Ketika komitmen tidak dijalankan secara konsisten dan transparan, yang terancam bukan hanya reputasi perusahaan, tetapi juga stabilitas sosial dan legitimasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Karena itu, desakan agar pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat melakukan evaluasi menyeluruh patut dipertimbangkan secara serius. Audit terhadap realisasi kewajiban investasi, termasuk pembangunan smelter, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa izin dan fasilitas yang telah diberikan negara benar-benar diimbangi dengan tanggung jawab nyata.
Negara harus hadir sebagai penjamin keseimbangan antara kepentingan investasi dan hak masyarakat lokal.
Pada akhirnya, kritik PB-HIPTI tidak seharusnya dibaca sebagai penolakan terhadap investasi. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa investasi yang sehat adalah investasi yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan daerah. Jika komitmen ditegakkan dan komunikasi dibuka secara jujur, konflik dapat dihindari, dan pengelolaan sumber daya alam Sulawesi Tenggara bisa menjadi contoh pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Oleh : Ketum Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia(PB-HIPTI)
