BANYUWANGI – JATIM, ASPIRANEWS.ID – Dana Pendidikan Nasional yang dialokasikan sebesar 20% dari APBN bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ketentuan ini merujuk pada amanat konstitusi yang menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara,Kamis 12 Februari 2026.
Ketua Umum Ormas Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho yang akrab disapa Gus Wal, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program MBG merupakan kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan asupan gizi pelajar. Namun apabila sumber pembiayaannya diambil dari pos anggaran pendidikan atau kesehatan, maka perlu ada penjelasan yang transparan mengenai bagaimana menjaga agar kualitas layanan di kedua sektor tersebut tetap terjamin,” ujar Gus Wal.
Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang besar mencerminkan luasnya cakupan layanan publik di Indonesia, mulai dari jutaan siswa, guru, tenaga medis, hingga fasilitas yang tersebar di berbagai daerah.
Ia menilai masih terdapat berbagai tantangan di sektor pendidikan, termasuk kesejahteraan guru honorer dan pemerataan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Oleh karena itu, kebijakan pengalokasian anggaran perlu dirancang secara cermat agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terhadap layanan dasar masyarakat.
“Program peningkatan gizi tentu memiliki tujuan baik. Namun penting untuk memastikan bahwa implementasi dan sumber pendanaannya tidak mengurangi fokus pada pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan,” lanjutnya.
Gus Wal juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Menurutnya, sistem pendataan dan distribusi bantuan perlu terus diperbaiki agar tidak ada masyarakat yang terlewat dari perlindungan negara.
Ia menegaskan bahwa perencanaan anggaran publik idealnya mempertimbangkan keseimbangan antar sektor prioritas, sehingga setiap program dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kebutuhan mendasar lainnya.
“Semua program pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Yang diperlukan adalah pengelolaan yang tepat, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.
(SWR)
