JOMBANG – JATIM, ASPIRANEWS.ID – Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah kembali menjadi sorotan publik. Sejak pelantikan kepala daerah pada 2025 hingga awal 2026, tercatat sekitar 10 kepala daerah terjaring OTT oleh aparat penegak hukum.
Ketua Umum organisasi kemasyarakatan lintas agama, suku, dan budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho atau yang akrab disapa Gus Wal, menilai fenomena tersebut menunjukkan masih lemahnya integritas dan sistem pengawasan dalam tata kelola pemerintahan.
“Modus korupsinya beragam, namun pada dasarnya mereka memanipulasi uang rakyat untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Publik tentu geram karena kasus serupa terus berulang tanpa menimbulkan efek jera,” ujar Gus Wal dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, kepala daerah seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam moralitas maupun kepemimpinan. Namun sejumlah kasus korupsi yang terungkap justru membongkar praktik penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini tersembunyi.
“Kepala daerah adalah sosok yang dipercaya masyarakat sebagai panutan. Tetapi ketika mereka tertangkap, seolah terbuka kepalsuan yang selama ini ditutupi. Korupsi jarang dilakukan sendiri, biasanya ada sistem yang dibangun bersama untuk kepentingan materi,” tegasnya.
Gus Wal juga menilai fenomena korupsi di Indonesia ibarat gunung es. Ia menduga masih banyak praktik serupa yang belum terungkap ke permukaan.
“Kami menduga sepuluh orang yang ditangkap hanya sebagian kecil. Bisa jadi masih ada puluhan bahkan ratusan yang belum terungkap karena masih tersembunyi. Aparat penegak hukum seperti KPK, BPK, maupun Tipikor Polri tidak boleh berpuas diri dengan pengungkapan yang ada,” tambahnya.
Ia menilai sistem tata kelola pemerintahan saat ini masih memiliki celah yang dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk melakukan penyimpangan anggaran.
Menurut Gus Wal, setiap pemberitaan terkait pengungkapan kasus korupsi yang menampilkan pelaku dan barang bukti justru menimbulkan luka bagi masyarakat.
“Itu bukan prestasi yang patut dibanggakan. Justru itu adalah gambaran kebobrokan yang dipertontonkan kepada publik. Rakyat kembali disuguhi kekecewaan atas pengkhianatan para pejabat,” ujarnya.
Melalui organisasi PNIB, Gus Wal mengimbau para pejabat publik agar menghentikan praktik korupsi dan lebih fokus pada pelayanan masyarakat.
“Yang diharapkan rakyat adalah kabar keberhasilan pemimpin daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, bukan berita kepala daerah mengenakan rompi tahanan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa hasil korupsi sejatinya merupakan uang rakyat, bukan sekadar kerugian negara sebagaimana sering disebutkan.
“Negara tidak memiliki uang tanpa rakyat. Pajak yang dibayarkan masyarakatlah yang menjadi sumber anggaran negara. Jadi ketika korupsi terjadi, yang dirugikan adalah rakyat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Gus Wal juga mengingatkan bahwa praktik korupsi, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan pejabat dapat memicu kekecewaan publik yang berpotensi melahirkan tindakan anarkisme serta menyuburkan berkembangnya paham intoleransi dan radikalisme.
(SWR)
