Caption: Ormas Masyarakat Tolaki Bersatu melakukan aksi demontrasi di kantor PP Muhammadiyah
JAKARTA, ASPIRANEWS.ID – Beberapa hari yang lalu telah di temu kan hasil karya ilmia Salah satu seorang mahasiswa universitas Muhammadiyah Makassar dimana isi dari karya ilmia tersebut telah menyingung Suku terbesar yang berada di bumi Anoa Sulawesi tenggara (Sultra)
Dimana isi skripsi atau karya ilmiah mahasiswa jurusan sosiologi UNISMU Makasar menjelaskan bahwa masyarakat Bugis berasumsi, suku Tolaki dulunya adalah budak, penggembala kerbau, miskin, darah kebangsawahannya lebih tinggi dari suku Tolaki, dan berasumsi suku Tolaki lebih redah derajatnya.
Selain itu, orang Bugis tidak mau menikah dengan suku Tolaki karena berasumsi jika menikah dengan suku Tolaki rejekinya kurang baik dan bernasip sial, sehingga sebagian besar orang Bugis membatasi diri dalam bentuk hubungan yang sacral seperti dalam bentuk pernikahan.Menurut Supriadin, skripsi tersebut sangat melukai masyarakat Tolaki.
Maka dari itu masyarakat Tolaki Bersatu melakukan aksi demontrasi di kantor PP Muhammadiyah. Untuk mendesak Pimpinan PP Muhammadiyah untuk memberikan sanksi terhadap rektor Maupun Dosen pembimbing yang menyetujui Skripsi tersebut.
Supriadin salah satu masyarakat Tolaki yang berada di Jakarta menjelaskan dalam orasi nya. Bahwa Skripsi tersebut tidak layak untuk di jadi kan salah satu karya ilmiah karna di dalamnya terdapat Penghinaan suku dan juga telah melukai Masyarakat suku tolaki yang berada di bumi Nusantara
“Iya skripsi tersebut tidak layak untuk di jadikan karya ilmiah karna didalam terkandung persoalan isu SARA, yang dimana membahas persoalan penghinaan suku sangat Sensitif apa lagi suku tolaki adalah salah satu suku terbesar yang berada di bumi Anoa Sulawesi Tenggara.”Kata Supriadi
Di tempat Yang sama Habrianto kordinator Lapangan Masyarakat Tolaki Bersatu menjelaskan dalam orasi nya pimpinan PP Muhammadiyah harus segera menindak tegas atau memberikan Sanski terhadap rektor maupun dosen pembimbing yang menyetujui karna ketika persoalan ini di diamkan maka akan terjadi konflik Horizontal maupu konflik Vertikal.
“Pimpinan pusat Muhammadiyah juga harus berkoordinasi kepada pihak Kemendikbud RI untuk segera mencabut skripsi tersebut ataupun ijasah Mahasiswa atas nama Jumardi” Tutup Habrianto dalam orasinya, Selasa, 11/04/23
Laporan : Tim
