Caption : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto, ada 167 jabatan Kades berakhir Desember 2024 dan 30 berakhir Desember 2025,Dengan adanya revisi UU Desa No.3.THN 2024 maka jabatan para Kepala Desa Di Kabupaten blitar akan di perpanjang 2 Tahun Kepada awak media,Kamis (23/5/2024)
BLITAR – JATIM, ASPIRANEWS.ID – Sebanyak 197 kepala Desa diKabupaten Blitar yang masa jabatannya habis pada 2024-2025 akan diperpanjang hingga 2 tahun ke depan atau 2026-2027.
Perpanjangan masa jabatan kades itu dilakukan setelah DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang pada Maret 2024.
Salah satu point hasil Revisi Undang-Undang Desa menyebutkan masa jabatan kades yang sebelumnya hanya 6 tahun ditambah menjadi 8 tahun.
“Substansi dari UU tersebut, masa jabatan kades menjadi 8 tahun dengan diubah hanya 2 periode. Setelah disahkan, UU itu otomatis langsung berlaku,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto, Kamis (23/5/2024)
Bambang mengatakan, ada sebanyak 197 kades di Kabupaten Blitar yang masa jabatannya habis pada Desember 2024 dan Desember 2025.
Dari 197 kades yang masa jabatannya habis pada Desember 2024 ada 30 kades dan yang masa jabatannya habis pada Desember 2025 ada 167 kades.
“Sedang jumlah desa di Kabupaten Blitar sebanyak 220 desa. Dari 220 desa itu ada 2 desa yang jabatan kepala desanya diisi penjabat dari ASN.
Dua desa yang jabatan kepala desanya diisi penjabat dari ASN, yaitu, Desa Plumbangan, Kecamatan Doko dan Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro.
Dikatakannya, dengan disahkan RUU Desa menjadi UU Desa,
Otomatis sejumlah kades yang masa jabatannya habis pada 2024 dan 2025 akan diperpanjang sampai 2026 dan 2027.
“Penetapan
Perpanjangan masa jabatan kades masih menunggu SK Bupati. Sekarang masih proses,” ujarnya.
Menurut Bambang, sebenarnya DPMD sudah melakukan persiapan awal untuk pelaksanaan Pilkades serentak pada 2025.
DPMD juga sudah sosialisasi kepada para kepala desa terkait rencana pelaksanaan Pilkades serentak pada 2025.
Namun, karena dalam UU baru menyebutkan masa jabatan kades ditambah 2 tahun, diperkirakan pelaksanaan Pilkades serentak 2025 batal.
(Kabiro _Agus Sukoco)
