Caption : PNIB serukan Bebaskan PBB untuk Masyarakat Tidak Mampu Demi Keadilan yang Bijaksana,
JOMBANG, – JATIM, ASPIRANEWS.ID –
Indonesia telah merdeka 80 tahun, namun di balik perayaan kemerdekaan rakyat justru menjerit. Bukan karena penjajahan asing, melainkan akibat tingginya beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kini makin memberatkan masyarakat kecil. Polemik PBB bahkan berujung pada gelombang penolakan dan aksi demo di berbagai daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial,Rabu (20/08/25).
“Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dituding tidak berpihak pada rakyat, karena hanya fokus menarik pajak sebesar-besarnya demi menutup defisit anggaran negara. Menyikapi hal itu, Ormas lintas agama, suku, budaya, dan tradisi Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melalui Ketua Umumnya, AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), angkat bicara.
“Negara punya kewajiban membayar hutang ratusan triliun, sementara kas negara defisit. Jalan pintas yang diambil adalah menaikkan pajak, termasuk PBB. Padahal dampaknya sangat terasa di masyarakat,” ujar Gus Wal.
Menurutnya, target kenaikan PBB menyasar masyarakat pedesaan pemilik lahan. Padahal banyak di antara mereka yang menunggak pajak bukan karena enggan membayar, melainkan memang tidak mampu. Lahan pertanian yang kerap merugi, kalah bersaing dengan banjir impor, membuat para petani hidup pas-pasan. “Kini mereka justru dihadapkan pada tagihan pajak yang naik berlipat. Tak heran jika penolakan PBB merebak di berbagai daerah,” tegasnya.
PNIB juga menyoroti kebijakan Kementerian ATR/BPN yang mengancam penyitaan lahan warga jika menunggak pajak. “Ini bentuk pendzoliman negara kepada rakyat. Menteri yang tidak pernah blusukan ke desa tidak akan pernah paham penderitaan masyarakat,” kritik Gus Wal.
Lebih jauh, Gus Wal menegaskan pajak seharusnya menjadi instrumen pembangunan yang adil, bukan seperti “palak” yang memaksa rakyat kecil. “Bebaskan pajak bagi golongan tidak mampu, terapkan subsidi silang dari yang kaya ke miskin. Dan jangan lupa, uang ratusan triliun hasil korupsi yang disita negara sudah cukup untuk menutup defisit. Itu juga uang rakyat,” pungkasnya.
(Swr)
