Caption:Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi,dukun langkah pemerintah Suharto dan Gusdur Layak Jadi Tokoh Pahlawan Nasional,
JAKARTA – ASPIRANEWS.ID – Wacana pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, dan Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai Pahlawan Nasional kembali mencuat dan memantik beragam pandangan publik. Menanggapi hal tersebut, Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah melalui Kementerian Sosial RI untuk mengusulkan kedua tokoh tersebut kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Dalam keterangannya, Rifqi menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap dua tokoh besar bangsa yang memiliki jasa luar biasa dalam perjalanan Indonesia.
Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang berperan penting dalam menciptakan stabilitas nasional dan mendorong kemajuan pembangunan, sementara Gus Dur dikenang sebagai tokoh demokrasi, pluralisme, dan kemanusiaan yang memperjuangkan nilai-nilai kebebasan, keadilan, serta toleransi antarumat beragama.
“Keduanya adalah figur bersejarah yang telah memberi warna besar bagi perjalanan bangsa Indonesia.
Soeharto berjasa dalam membangun ketahanan ekonomi nasional, sedangkan Gus Dur menjadi simbol kebebasan berpikir dan kemanusiaan universal. Sebaik-baiknya pemimpin tentu memiliki kekurangan, namun bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pendahulunya,” ujar Rifqi.
Rifqi juga menyoroti perdebatan publik yang menolak wacana tersebut dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, jika standar penetapan gelar pahlawan harus menuntut sosok yang 100 persen bersih dari pelanggaran, maka bukan hanya Soeharto—bahkan banyak tokoh besar dunia tidak akan pernah diakui sebagai pahlawan.
“Pahlawan harus dinilai secara proporsional: ada jasa, ada pula kekurangan. Soeharto memang tidak lepas dari kontroversi, tetapi di sisi lain, ia berjasa besar dalam menjaga stabilitas nasional, mendorong pembangunan besar-besaran, pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, hingga pembangunan infrastruktur strategis,” jelasnya.
Ia menambahkan, yang perlu diuji sebenarnya bukan hanya soal pelanggaran HAM, tetapi juga sejauh mana penilaian publik dipengaruhi oleh persepsi dan kepentingan politik.
Lebih lanjut, Rifqi menegaskan bahwa penetapan gelar pahlawan bagi Soeharto dan Gus Dur seharusnya dimaknai sebagai momentum refleksi nasional untuk memperkuat semangat persatuan serta menumbuhkan kesadaran sejarah di kalangan generasi muda.
“Dengan menghargai jasa para pemimpin masa lalu, kita tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga belajar untuk menjadi bangsa yang lebih dewasa dan beradab,” tutupnya.
(SWR)
