Rais Aam PBNU Minta Klarifikasi atas Undangan Harlah NU ke-100 yang Diduga Menyimpang

Caption : Undangan Harlah NU ke-100 yang tersebar belum ada titik terangnya.

 

 

SURABAYA, ASPIRANEWS.ID – Rais Aam PBNU, KH Miftakhul Akhyar, mengirimkan surat klarifikasi (tabayun) kepada Gus Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum PBNU) terkait undangan Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU) yang diduga mencatut namanya.

Surat yang beredar pada Senin (26/1/2026) itu meminta klarifikasi atas kebenaran undangan kegiatan yang direncanakan di Istora Senayan, Jakarta, pada 31 Januari 2026.

Dalam pernyataan resminya, KH Miftakhul Akhyar menyampaikan telah menerima banyak pertanyaan dari berbagai pihak sehubungan dengan undangan tersebut.

Ia mengingatkan, sejak pertemuan di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya pada 26 Desember 2025, telah ditegaskan pentingnya pelaksanaan Rapat Pleno PBNU untuk menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya.

Baca Juga:  Kompor Meledak Saat Lalai Masak Air . Seisi Dapur Hangus Terbakar

Hal yang sama juga disampaikan pada 12 Januari 2026, ketika rencana kegiatan 31 Januari 2026 disampaikan. Kembali dipertanyakan kapan agenda Rapat Pleno akan dilaksanakan, namun dijawab dengan usulan Rapat Gabungan,” tulisnya.

KH Miftakhul Akhyar menyatakan masih menunggu respons atas surat jawaban tertanggal 24 Januari 2026 yang telah dikirimkannya. Surat itu disebut sebagai hasil musyawarahnya selaku Rais Aam bersama dua Wakil Rais Aam, dengan tujuan mengakhiri “kegaduhan” dan mengembalikan kebersamaan PBNU sesuai mekanisme organisasi.

Ia juga mengungkapkan keberatan ketika disodorkan draf surat undangan untuk Presiden yang hanya ditandatangani dua pihak. Menurutnya, seharusnya ada empat tanda tangan agar publik dan Presiden tahu PBNU telah kembali normal.

Baca Juga:  Kejati Sultra Kembali Menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara Hasil Lelang BB Dari Tata Kelola Di Wilayah IUP PT Antam Diblok Mandiodo

“Namun demikian, terdapat prosedur organisasi yang harus dipenuhi sebelum penandatanganan dapat dilakukan, yakni melalui penyelenggaraan Rapat Pleno,” tegasnya.

Oleh karena itu, KH Miftakhul Akhyar mengharapkan agar rencana penyelenggaraan Harlah NU ke-100 pada 31 Januari 2026 dapat dipertimbangkan kembali dan dilaksanakan di lain waktu.

Hal yang terpenting saat ini adalah agar Jam’iyah (organisasi) dapat berjalan dengan baik, tertib, serta sesuai dengan kaidah berorganisasi yang baik,” pungkasnya.

(Swr)

Pos terkait