Caption : KH. Iman Jaluli Lc.MA.Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon,
JAKARTA – ASPIRANEWS.ID – Memasuki abad kedua, Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi realitas sosiologis yang paradoks. Di satu sisi, NU memiliki basis massa terbesar dengan ribuan pesantren sebagai tulang punggungnya. Namun di sisi lain, peran strategis santri dalam struktur formal negara—baik di birokrasi, eksekutif, yudikatif, maupun sektor profesional—masih kerap berada di pinggiran,Kamis, 12 Februari 2026.
Jika tidak ada keberanian melakukan dekonstruksi dan reorientasi kurikulum, pesantren berisiko menjadi “pabrik surplus agamawan” yang gagap menghadapi kompleksitas zaman.
Salah satu persoalan fundamental adalah doktrin tradisional yang mengukur keberhasilan santri semata dari kemampuannya menjadi kiai atau ustadz.
Menjadi alim sering kali dipahami secara sempit sebagai penguasaan kitab kuning (tafaqquh fiddin). Spiritnya tentu mulia, namun secara struktural melahirkan dampak fatalistik, penumpukan tenaga pengajar agama yang tidak sebanding dengan ruang pengabdian yang tersedia. Akibatnya, meski ada menteri dari kalangan santri, posisi-posisi teknis strategis seperti dirjen atau direktur kerap sulit diisi karena kendala kualifikasi profesional dan pendidikan formal.
Karena itu, makna khidmah santri perlu diperluas. Selain tafaqquh fiddin, santri juga harus tafaqquh fil ‘ilmi dalam arti luas: menjadi teknokrat, birokrat, dokter, hakim, aparat negara, diplomat, hingga CEO perusahaan global. Inilah sosok “santri ideal” yang menjalankan misi izzul Islam wal muslimin di ruang-ruang publik yang menentukan hajat hidup orang banyak. Proporsi santri yang mendalami studi agama hingga jenjang tertinggi (S3) mungkin cukup sekitar sepuluh persen, sementara mayoritas lainnya perlu didorong memasuki berbagai disiplin strategis.
Dalam konteks itu, pesantren tidak boleh lagi memandang Kurikulum Nasional sebagai beban tambahan. Kurikulum nasional justru merupakan instrumen untuk membuka akses santri ke sistem negara dan kompetisi global. Tanpa penguasaan matematika, sains, humaniora, dan bahasa Inggris yang memadai, santri akan terus tereliminasi dari PTN favorit maupun universitas top dunia. Pesantren perlu menghadirkan program tambahan seperti bimbingan belajar internal untuk persiapan UTBK dan beasiswa internasional, sehingga di masa depan ahli nuklir atau pakar AI adalah mereka yang juga menguasai nahwu, fiqh, hadis, dan tasawuf.
Transformasi ini tentu mensyaratkan perbaikan infrastruktur dan kapasitas pendidik. Realitasnya, banyak pesantren masih kekurangan laboratorium sains, perpustakaan representatif, serta akses teknologi informasi. Tidak jarang pula mata pelajaran umum diajarkan bukan oleh guru yang linier dengan latar belakang pendidikannya, melainkan sekadar karena penugasan. Kondisi ini membuat transfer ilmu tidak maksimal dan menghambat daya saing santri.
Di sinilah peran strategis NU menjadi krusial. Melalui perangkat seperti Pergunu dan LP Ma’arif, NU harus mendorong peningkatan kapasitas stakeholder pesantren lewat pelatihan berkelanjutan dan profesionalisasi manajemen pendidikan. Linieritas tenaga pendidik perlu dijadikan standar mutlak. Siapapun nahkoda PBNU, transformasi pesantren harus menjadi program unggulan kawah candradimuka bagi calon pemimpin bangsa di berbagai lini.Pilihannya tegas, melakukan reorientasi sekarang atau selamanya menjadi penonton di pinggiran kekuasaan. Wallahu a’lam bishawab.
Oleh. : KH. Iman Jaluli Lc.MA.Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon.
(Swr)
