Caption :Bupati Blitar Drs. H. Rijanto M.M.saat apel pagi menjelaskan program 100 hari bukan program jangka panjang,sekarang kita fikirkan program kesejahteraan warga selama periode ini,Senin (23/06/2025).
BLITAR- JATIM ASPIRANEWS.ID – Rijanto tidak mau berkomentar banyak soal 100 kerjanya sebagai Bupati Blitar. Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar tersebut bahwa dirinya bekerja bukan hanya untuk 100 hari pertama saja.
Bagi, Rijanto yang terpenting adalah keselarasan dan hasil program kerja selama 5 tahun ke depan. Saat ini, Rijanto pun terus fokus mengerjakan sejumlah program untuk kesejahteraan warga Blitar selama 5 tahun ke depan.
“Kita mikirnya tidak 100 hari tapi untuk seterusnya 5 tahun,” ucap Rijanto, Bupati Blitar, Senin (23/06/2025).
Di awal kepemimpinannya Rijanto memang dihadapan dengan situasi yang kurang ideal. Adanya pemangkasan anggaran membuat program yang telah disusun oleh Rijanto dan Beky Herdihansah tidak bisa berjalan cepat.
Kondisi semakin pelik karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar tahun 2025 ini merupakan produk dari pemerintah lama yakni Rini Syarifah. Tentu dengan segala kondisi itu Rijanto-Beky harus menyesuaikan programnya dengan anggaran yang ada.
Meski sedikit terjal, namun Rijanto optimis dirinya bisa memberikan program yang berdampak baik untuk masyarakat dalam 5 tahun ke depan. “Kita berpikir seterusnya,” ucap singkat Rijanto.
Pemerintahan Rijanto-Beky pun masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan selama 5 tahun ke depan. Pekerjaan rumah tersebut diantaranya adalah jalan rusak, pengentasan stunting serta pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.
Khusus jalan rusak memang paling menjadi perhatian. Pasalnya kondisi jalan di Kabupaten Blitar saat ini sangat memerlukan perbaikan.
Namun anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sangat terbatas. Hal itulah yang membuat Pemerintahan Rijanto-Beky harus memutar otak mencari solusi atas permasalahan jalan rusak.
Terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengusulkan perbaikan 11 jalan dan 4 jembatan ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena keterbatasan anggaran yang dialami oleh Pemkab Blitar.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli Kurniawan menjelaskan perbaikan 11 ruas jalan dan 4 jembatan tersebut membutuhkan anggaran mencapai Rp.378 miliar.
Nilai itu cukup besar, dianggap terlalu besar oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Sehingga Pemkab Blitar berusaha mencari solusi yang dengan mengajukan perbaikan 11 jalan dan 4 jembatan tersebut ke pemerintah pusat.
“Kami sudah mengusulkan perbaikan 11 ruas jalan & 4 jembatan ke pemerintah pusat atau Kementerian PUPR karena membutuhkan anggaran besar hingga Rp378 miliar,” ungkap Hamdan, Minggu (15/06/2025).
Jalan yang telah diusulkan perbaikan ke pemerintah pusat ini mayoritas merupakan jalur sirip menuju JLS (jalur lintas selatan) mulai dari Binangun, Tambakrejo, Tumpak kepuh-Bululawang, Kaligambang, Peh Pulo. Selain itu ada pula jalan lain seperti di Candirejo Ponggok yang sempat ramai dikeluhkan warga, Wlingi, hingga Desa Semen perbatasan Malang.
“Tidak hanya 11 ruas jalan, kata dia, Pemkab Blitar juga mengusulkan perbaikan 4 jembatan, seperti Jembatan Ngeni, Jembatan Kalisuki Binangun, Jembatan Bakung dan Jembatan Ngembul,” tegasnya.(Kabiro Blitar Agus sukoco)
