Caption : Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho minta pemerintah evaluasi pelaksanaan program MBG,Rabu(10/06/26).
JOMBANG – JATIM, ASPIRANEWS.ID – Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya menyangkut berbagai persoalan tata kelola, pengawasan, hingga dugaan skandal yang menyeret Badan Gizi Nasional (BGN). PNIB menilai pemerintah tidak cukup hanya memberikan klarifikasi dan membangun pencitraan, tetapi harus berani mengungkap fakta serta mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan,Rabu (10/06/26).
Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun, karena menggunakan anggaran negara yang besar, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keselamatan peserta didik sebagai penerima manfaat utama.
“Program sebesar ini menggunakan uang rakyat. Setiap persoalan yang muncul harus dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai energi pemerintah habis untuk pencitraan dan klarifikasi, sementara akar masalah serta pihak yang bermain di belakang layar tidak pernah disentuh,” tegas Gus Wal.
Menurut PNIB, berbagai persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan MBG, mulai dari lemahnya pengawasan, potensi penyimpangan anggaran, hingga kualitas dan keamanan pangan, harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Jika terdapat kesalahan sistem maupun dugaan praktik yang merugikan negara dan masyarakat, maka perlu dilakukan penyelidikan secara komprehensif agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan program nasional.
Gus Wal menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana di lapangan. “Yang harus dicari bukan hanya siapa yang lalai, tetapi siapa yang merancang, mengatur, dan mengambil keuntungan apabila memang terjadi penyimpangan. Dalangnya harus diusut, bukan sekadar mencari kambing hitam,” ujarnya.
PNIB juga mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak dapat diukur dari banyaknya klaim keberhasilan yang disampaikan kepada publik, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta kemampuan negara menjaga amanah anggaran publik. Karena itu, PNIB meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap BGN dan mekanisme pelaksanaan MBG, memperkuat pengawasan, menjamin kualitas layanan, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan masa depan generasi bangsa.(Swr)
