Caption :Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha’ur Rifq
JAKARTA, ASPIRANEWS.ID – Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, mendesak pemerintah melakukan pengusutan menyeluruh terhadap berbagai polemik yang muncul dalam pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, pihaknya juga meminta evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mulai menuai pertanyaan publik terkait efektivitas, relevansi, serta tata kelola pelaksanaannya,Minggu (07/06/26).
Menurut Rifqi, pergantian Kepala BGN tidak boleh dijadikan solusi instan yang menutupi akar persoalan yang berkembang di lapangan. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. “Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi instrumen pencitraan, sementara persoalan mendasar tidak pernah diselesaikan secara tuntas,” ujarnya.
BEM PTNU Se Nusantara menilai berbagai dugaan persoalan yang melibatkan jaringan SS dan DD beserta dapur-dapur yang terafiliasi perlu diusut secara menyeluruh. Pengusutan tersebut, kata Rifqi, harus mencakup proses penunjukan mitra, pola kemitraan, distribusi anggaran, mekanisme pengawasan, hingga berbagai dugaan praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Program yang lahir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu.
Selain persoalan tata kelola, BEM PTNU juga menyoroti efektivitas Program Makan Bergizi Gratis. Menurut mereka, keberhasilan sebuah program nasional tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun luasnya cakupan pelaksanaan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat serta ketepatan sasaran program. Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi secara jujur dan terbuka terhadap pelaksanaan MBG.
Rifqi menambahkan bahwa persoalan gizi nasional merupakan isu kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan distribusi makanan. Faktor kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, akses kesehatan, sanitasi, pendidikan gizi, hingga kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian dari solusi yang terintegrasi. Karena itu, pemerintah perlu mengkaji kembali prioritas penggunaan anggaran negara agar setiap program strategis benar-benar memberikan manfaat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, BEM PTNU Se Nusantara mendorong pembentukan mekanisme pengawasan independen yang melibatkan mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, dan kalangan profesional. Mereka juga menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah, mulai dari audit independen, investigasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga bermasalah, hingga evaluasi total Program MBG. “Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar narasi keberhasilan, tetapi keberanian untuk mengevaluasi. Program negara harus dibangun atas dasar kebutuhan rakyat, bukan kepentingan mempertahankan citra kekuasaan,” tegas Rifqi.
(SWR)
