Caption : Salah satu Kapal Nelayan yang parkir gara gara minimnya kuota kuota BBM ke SPPN di Kendari,Rabu (7/5/26).
KENDARI , ASPIRANEWS.ID – Kelangkaan solar subsidi bagi nelayan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dinilai semakin mengkhawatirkan dan berdampak langsung terhadap aktivitas melaut para nelayan.
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, kuota solar subsidi yang disalurkan melalui tiga SPBN di Kendari mencapai 908 ribu kiloliter (KL). Rinciannya, SPBN Jayanti memperoleh kuota 400 ribu KL, SPBN Lapulu 380 ribu KL, dan SPBN Lelang Sodoha sebanyak 128 ribu KL.
Namun, jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan ratusan kapal nelayan yang beroperasi di perairan Kendari. Tercatat sekitar 368 kapal dan bagan nelayan bergantung pada pasokan BBM subsidi untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan yang hasilnya dipasarkan ke berbagai daerah di Sulawesi, seperti Morowali di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, hingga sebagian untuk kebutuhan ekspor.
Akibat terbatasnya pasokan BBM subsidi, banyak kapal nelayan terpaksa parkir di kawasan Pantai Kebi, Teluk Kendari, hingga Tondonggeu karena tidak dapat melaut. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah daerah dan DPRD turun tangan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi nelayan.
Sejumlah nelayan mengaku pembagian BBM subsidi di setiap SPBN dilakukan berdasarkan ukuran kapal. Di SPBN Sodoha, nelayan hanya mendapatkan sekitar 400 hingga 800 liter untuk jangka waktu 10 hari. Sementara di SPBN Lapulu dan Jayanti, kapal dengan kategori pas kecil memperoleh sekitar 200 liter dan kapal pas besar sekitar 800 liter.
“Pemakaian BBM untuk melaut bisa mencapai 100 liter per hari. Kalau hanya dapat 600 liter, berarti kami cuma bisa melaut enam hari. Setelah itu harus kembali karena BBM habis,” ujar salah seorang nelayan di Kendari, Rabu (7/5/2026).
Nelayan lainnya, Muhammadong, mengaku biasanya memperoleh jatah sekitar 500 liter per minggu. “Ada juga kapal GT 29 yang mendapat sekitar satu ton per minggu,” katanya.
Selain keterbatasan kuota, nelayan kecil juga mengeluhkan sulitnya mengakses solar subsidi akibat persyaratan administrasi yang dianggap rumit dan prosedur yang panjang.
Minimnya pasokan solar subsidi membuat sebagian nelayan terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih tinggi demi tetap bisa beroperasi. Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan biaya operasional penangkapan ikan.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyatakan stok BBM di Sultra dalam kondisi aman dan meminta masyarakat tidak panik. Pemerintah Provinsi Sultra juga disebut terus berkoordinasi dengan Pertamina terkait distribusi BBM, khususnya di wilayah kepulauan. Namun hingga kini, nelayan mengaku belum merasakan adanya tambahan kuota solar subsidi.
Sementara itu, pihak PT Pertamina Patra Niaga Kendari melalui perwakilan komunikasi relasi (Komrel), Okky, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi salah satu tim wartawan melalui sambungan telepon.
Masyarakat nelayan berharap Pemerintah Kota Kendari segera merekomendasikan permohonan penambahan kuota solar subsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna menjamin kelancaran operasional kapal perikanan di Kota Kendari.(Tim)
