Caption : BEM PTNU DIY setelah menggelar audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY di Ruang Arjuna Kantor Kesbangpol DIY, Rabu (17/6/2026).
YOGYAKARTA , ASPIRANEWS.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY) menggelar audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY di Ruang Arjuna Kantor Kesbangpol DIY, Rabu (17/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, BEM PTNU DIY menyerahkan hasil kajian dan policy brief terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik.
Kajian bertajuk “MBG di Persimpangan Jalan: Antara Percepatan Program, Keamanan Pangan dan Tanggung Jawab Negara” menyoroti pentingnya penguatan tata kelola program MBG. BEM PTNU DIY menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari percepatan distribusi atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari aspek keamanan pangan, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, Tegar Pradana, menegaskan bahwa mahasiswa tidak berada pada posisi menolak program MBG, melainkan sebagai mitra kritis pemerintah dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Menurutnya, percepatan implementasi harus diiringi kesiapan infrastruktur, standar keamanan pangan, sistem pengawasan, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.
Dalam rekomendasinya, BEM PTNU DIY mendorong penguatan audit terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemenuhan standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengelolaan sanitasi dan air bersih, pengolahan limbah, hingga pembentukan sistem respons cepat untuk menangani potensi persoalan keamanan pangan. Selain itu, perguruan tinggi juga dinilai perlu dilibatkan dalam pengawasan partisipatif melalui riset, edukasi gizi, pendampingan, dan evaluasi program.
Audiensi tersebut diterima oleh perwakilan Kesbangpol DIY, yakni Sih Utami, Wahyu Satrio Guntoro dari Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi, serta Noericha Amalah dari Bidang Politik Dalam Negeri. Kesbangpol DIY menyambut baik masukan yang disampaikan dan menyatakan keterbukaannya terhadap kritik maupun rekomendasi berbasis kajian akademik guna memperkuat pelaksanaan MBG di daerah.
Tegar Pradana menegaskan BEM PTNU DIY akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, DPRD, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui audiensi ini, BEM PTNU DIY berharap kajian yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki tata kelola MBG sehingga program tersebut benar-benar mampu memenuhi hak masyarakat atas pangan bergizi, aman, dan berkeadilan.(Swr)
