Caption :BEM PTNU Se-Nusantara foto bersama setelah gelar Dialog dan Konsolidasi bertema “Merawat Persatuan, Mengawal Konstitusi di Jakarta, Minggu (15/6).
JAKARTA , ASPIRANEWS.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara menyerukan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas nasional sebagai fondasi utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Seruan tersebut disampaikan dalam Dialog dan Konsolidasi BEM PTNU Se-Nusantara bertema “Merawat Persatuan, Mengawal Konstitusi: Telaah Implementasi Pasal 33 UUD 1945 di Tengah Dinamika Bangsa” yang digelar di Jakarta, Minggu (15/6).
Kegiatan yang diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai PTNU di Jakarta itu menjadi forum konsolidasi untuk membahas tantangan kebangsaan sekaligus memperkuat komitmen terhadap implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.
Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menegaskan bahwa dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang berkembang saat ini harus disikapi dengan kepala dingin serta semangat persatuan. Menurutnya, persatuan bukan hanya kebutuhan sosial dan politik, tetapi juga faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Investasi, pembangunan, pertumbuhan UMKM, hingga kesejahteraan masyarakat membutuhkan stabilitas dan kebersamaan. Karena itu, menjaga persatuan bangsa merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional,” ujar Rifqi.
Dalam pernyataan sikap yang dihasilkan forum tersebut, BEM PTNU Se-Nusantara mendorong pemerintah untuk menguatkan implementasi Pasal 33 UUD 1945 melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, koperasi, UMKM, ekonomi pesantren, serta sektor-sektor produktif lainnya. Mahasiswa NU menilai kemajuan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan generasi muda.
Selain mengajak seluruh elemen bangsa mengedepankan dialog, musyawarah, dan semangat persaudaraan, BEM PTNU Se-Nusantara juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintah melalui kajian ilmiah, pengawasan objektif, serta penyampaian gagasan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. “Negara harus hadir, negara harus adil, dan negara harus berpihak kepada rakyat. Merawat Persatuan, Mengawal Konstitusi, Memastikan Negara Berpihak pada Rakyat,” demikian pernyataan sikap yang dibacakan dalam forum tersebut.(Swr)
