Caption : Bobi Hindarko selaku Ketua DPD Pro PJS Jawa Timur (Kiri)bersama Ketua Umum DPP Pro PJS Mahmud Marhaba(Kanan) saat selesai musda I di Kabupaten Tulungagung,sabtu(13/06/26).
TULUNGAGUNG, ASPIRANEWS.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Jawa Timur sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Kabupaten Tulungagung, Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, didampingi sejumlah pengurus pusat,Sabtu (13/06/26).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPP Divisi Advokasi dan Perlindungan Wartawan Eko Puguh, SH., MH., Ketua DPP Divisi Pemberdayaan Jurnalis Perempuan Wiwin Alfianti, serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP PJS Divisi Hubungan Antar Lembaga dan Humas, Dodik.
Dalam forum tertinggi organisasi tingkat daerah itu, perwakilan DPC Tulungagung, Nganjuk, Kabupaten Kediri, Gresik, dan Jember secara aklamasi memilih Bobi Hindarko, ST sebagai Ketua DPD PJS Jawa Timur periode 2026–2027. DPP PJS selanjutnya memberikan waktu selama 10 hari kepada ketua terpilih untuk menyusun dan melengkapi struktur kepengurusan.
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, melainkan langkah strategis dalam memperkuat organisasi. Ia meminta seluruh jajaran DPD dan DPC di Jawa Timur memprioritaskan penyelesaian dokumen administrasi sebagai syarat pendaftaran PJS menjadi konstituen Dewan Pers.
“Saya ingatkan seluruh jajaran di Jawa Timur untuk fokus menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan. Abaikan dulu pembentukan DPC baru di wilayah lain, rampungkan yang sudah ada agar Jawa Timur dapat berpartisipasi penuh mengantarkan PJS menuju gerbang Dewan Pers,” tegas Mahmud.
Menurutnya, target tersebut menjadi penting karena PJS akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) III pada 21–24 Juli 2026 di Jakarta. Selain pemilihan Ketua Umum DPP PJS periode 2026–2027, Munas juga akan dirangkaikan dengan Seminar Nasional yang direncanakan menghadirkan Presiden RI beserta jajaran Kabinet Merah Putih.
Puncak kegiatan Munas nantinya akan diisi dengan pelantikan pengurus DPP, DPD, dan DPC PJS se-Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran resmi PJS ke Dewan Pers sebagai bagian dari penguatan eksistensi organisasi pers nasional.(Swr)
