Caption : Sosok sembilan(9) Kiai sepuh yang beredar di media sosial sebagai calon anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) PBNU untuk Muktamar ke-35 NU,Sabtu(13/06/26).
JAKARTA , ASPIRANEWS.ID – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Jombang, pada 21–22 Juni 2026, beredar di media sosial usulan sembilan kiai sepuh yang disebut-sebut sebagai calon anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) PBNU untuk Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang,Sabtu(13/06/26).
Daftar nama tersebut diklaim berasal dari usulan yang mengatasnamakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Namun hingga kini belum dapat dipastikan apakah usulan tersebut merupakan kesepakatan seluruh PWNU dan PCNU atau hanya berasal dari sebagian pengurus di berbagai daerah.
Sembilan nama kiai sepuh yang beredar sebagai calon anggota AHWA tersebut yakni KH Mustofa Bisri, KH Miftachul Akhyar, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Jazuli, KH Ma’ruf Amin, TGH Turmudzi Badaruddin, KH Said Aqil Siraj, KH Asep Syaifuddin Chalim, dan KH Nasaruddin Umar.
Dikonfirmasi secara terpisah mengenai daftar usulan tersebut, Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, H. Syaifullah Yusuf, belum memberikan tanggapan. Sementara itu, salah seorang Ketua PWNU di Pulau Jawa yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya sejumlah usulan nama AHWA yang beredar, termasuk wacana penerapan kembali sistem AHWA dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.
Menurut sejumlah kalangan, sistem AHWA dinilai dapat menjadi instrumen untuk menjaga marwah organisasi dan memperkuat supremasi ulama dalam proses regenerasi kepemimpinan NU. Muktamar ke-35 diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin baru, tetapi juga mampu memperkuat wibawa ulama, demokrasi musyawarah, serta memastikan kepemimpinan tanfidziyah berjalan sejalan dengan haluan syuriyah.
Selain itu, berbagai masukan juga mengemuka agar Muktamar ke-35 menjadi momentum menutup ruang politik uang dan praktik transaksional dalam pemilihan. Transparansi sumber pembiayaan kandidat, penguatan mekanisme pengawasan, serta penegakan tata tertib organisasi dinilai penting agar NU memasuki abad keduanya dengan kepemimpinan yang kuat, bermartabat, dan tetap berpijak pada nilai-nilai perjuangan para ulama.(Swr)
