Caption : Ketua PNIB ‘AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal,meminta pemerintah bersikap bijak dalam menyikapi peran ormas dan tindak tegas pejabat pemalak perusahaan.
YOGYAKARTA – ASPIRANEWS.ID –
Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) kerap menjadi perdebatan di tengah dinamika investasi. Sejumlah ormas dituding menghambat investasi dengan praktik intimidasi terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Hal ini memicu rencana pemerintah untuk mendata ulang ormas yang dianggap mengganggu iklim investasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, meminta pemerintah bersikap bijak dalam menyikapi peran ormas. Ia menilai tudingan bahwa ormas menghambat investasi terlalu berlebihan dan perlu diperjelas bentuk gangguannya.
“Perlu didefinisikan dengan jelas bagaimana ormas dianggap menghambat investasi. Apakah ada bukti konkret bahwa kehadiran ormas menyebabkan investor batal atau menutup usaha? Justru yang sering terjadi, dana CSR perusahaan tidak tersalurkan dengan baik untuk kesejahteraan warga sekitar karena disalahgunakan oleh pejabat daerah,” ujar Gus Wal, Kamis (21/3/25).
Menurutnya, dana sosial dari perusahaan merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Jika warga yang diwakili ormas tidak merasakan manfaatnya, berarti ada penyimpangan dalam penyalurannya.
“Tanggung jawab perusahaan tidak hanya pada pajak, tetapi juga kepada masyarakat sekitar. Jika ormas meminta sumbangan THR kepada perusahaan, itu tidak akan mengganggu investasi karena bisa diatur dalam anggaran CSR. Jadi, tidak perlu berlebihan meminta pemerintah untuk menertibkannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gus Wal menyoroti keberadaan ormas yang menggunakan kedok agama untuk melakukan intimidasi terhadap perusahaan. Ia menilai ormas semacam ini jauh lebih berbahaya dibandingkan ormas berbasis warga lokal.
“Ormas seperti HTI dan FPI, yang telah dibubarkan, selama ini hidup dari dana CSR beberapa perusahaan besar. Itu rahasia umum. Mereka menyebarkan paham yang meresahkan dan bahkan mencuci otak karyawan untuk melawan perusahaan,” tegasnya.
PNIB, lanjut Gus Wal, menjalankan kegiatan secara gotong royong tanpa bergantung pada dana perusahaan.
“Kami konsisten melawan kelompok intoleran dan radikal sejak 2014, melakukan kirab Merah Putih, serta aksi menolak HTI dan FPI,semua dilakukan tanpa meminta sepeserpun dari perusahaan. Seharusnya, perusahaan bisa mendukung tanpa perlu diminta,” pungkasnya.
(Swr)
