Caption : Ketua PNIB Deforestasi di Papua Bentuk Ketidakadilan terhadap Alam dan Masyarakat Adat, Tolak Neo-Kolonialisme SDA
SURABAYA, JATIM – ASPIRANEWS.ID – Sabtu,30 Mei 2026,Pembabatan hutan atau deforestasi untuk kepentingan industri dinilai semakin masif dan terorganisir. Fenomena tersebut kembali menjadi sorotan publik, salah satunya melalui film dokumenter Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan dan menggambarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat di Papua.
Tanah Papua saat ini disebut menjadi sasaran ekspansi industri perkebunan berskala besar. Dengan dalih mendukung program swasembada pangan nasional, kawasan hutan di Papua Selatan direncanakan untuk pengembangan perkebunan dan industri pangan dalam skala luas yang mencapai lebih dari satu juta hektare.
Ketua Umum PNIB (Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu), AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, deforestasi bukan hanya persoalan lingkungan hidup, tetapi juga menyangkut keberlangsungan budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam.
“Deforestasi merupakan bentuk ketidakadilan terhadap alam, budaya, dan tradisi. Masyarakat adat yang hidup dalam kearifan lokal kehilangan hutan yang selama ini menjadi ruang hidup mereka. Ketika hutan dibabat untuk kepentingan industri tanpa mempertimbangkan masa depan masyarakat, adat, tradisi, dan budaya, maka yang terjadi adalah hilangnya keseimbangan yang telah diwariskan secara turun-temurun,” ujar Gus Wal dalam keterangannya kepada awak media.
Menurutnya, persoalan industrialisasi di kawasan adat bukan hanya berpotensi terjadi di Papua, tetapi juga dapat meluas ke berbagai daerah lain di Indonesia apabila tidak mendapat perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.
“Hari ini terjadi di Papua, besok bisa terjadi di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, atau wilayah adat lainnya. Karena itu, bangsa ini harus berpikir bersama bagaimana menjaga kedaulatan tanah adat, budaya, dan tradisi agar tetap lestari di tengah arus pembangunan dan kepentingan ekonomi,” katanya.
Gus Wal menambahkan bahwa masyarakat harus memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menjaga hak-hak masyarakat adat serta kelestarian lingkungan. Ia menilai bahwa kekuatan rakyat akan menjadi faktor penting dalam mengawal kebijakan pembangunan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Kita tidak boleh mudah terpecah oleh berbagai kepentingan jangka pendek. Persatuan rakyat adalah modal utama untuk menjaga masa depan bangsa, termasuk melindungi lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat yang telah menjadi bagian dari identitas Indonesia,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Gus Wal mengingatkan agar pengelolaan sumber daya alam Indonesia tetap berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, sejarah telah menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia pernah menghadapi praktik-praktik kolonialisme ekonomi yang menguras kekayaan negeri.
“Para pendiri bangsa telah berjuang mengakhiri penjajahan dan eksploitasi sumber daya oleh kekuatan asing. Karena itu, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa. Indonesia tidak boleh menjadi objek kepentingan ekonomi yang mengabaikan kepentingan rakyat dan masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.
(SWR)
