Oleh : Hussen Sanusi
MADURA , ASPIRANEWS.ID – Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Madura, bukanlah sekadar seremonial kenegaraan belaka. Di balik seloroh jenaka bahwa kedisiplinan NU sudah “lebih dari Kopassus,” Prabowo sebenarnya sedang menggelar karpet panggung politik tingkat tinggi. Setiap nama kiai yang diucapkan secara spesifik bukanlah kebetulan abjad, melainkan kalkulasi matematis yang presisi untuk memetakan arah angin menjelang Muktamar PBNU pada Agustus mendatang,Rabu(24/06/26).
Penyebutan nama KH Miftachul Akhyar, KH Anwar Iskandar, Gus Kikin, hingga KH Imam Jazuli menyimpan pesan tersirat yang mendalam. Gus Kikin dihadirkan sebagai simbol kekuatan kultural Tebuireng yang independen demi menjaga legitimasi moral organisasi. Sementara itu, melesatnya nama KH Imam Jazuli—kiai muda progresif dari Cirebon—mengisyaratkan bahwa istana melirik figur pembaharu yang bervisi modernisasi pesantren dan kemandirian ekonomi umat.
Namun, dalam panggung politik, apa yang tidak dikatakan bisa juga lebih nyaring ketimbang apa yang diucapkan. Tetapi faktanya, lenyapnya nama-nama besar seperti KH Zulfa Musthofa, Gus Rozin, Gus Salam, hingga Gus Yusuf Chudlori dari teks pidato resmi adalah bentuk eliminasi politik yang kentara. Dalam dinamika perebutan kekuasaan, absennya sapaan dari seorang presiden adalah sinyal seleksi alamiah yang menegaskan siapa yang terasing ke tepian.
Menghadapi kontestasi ini, istana di bawah komando Prabowo nampaknya memilih strategi “mendua yang anggun” dengan tidak menjagokan figur secara frontal. Apalagi jika dukungan itu jika dijatuhkan pada person kabinetnya, ini sangat beresiko dalam membangun komunikasi publik.
Kenapa dukungan yang terlalu vulgar pada person kabinetnya itu sangat berisiko? Karena bisa memicu polarisasi destruktif di tubuh Nahdliyin yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Kendati demikian, dengan mengabaikan nama-nama penantang, istana secara tidak langsung menutup pintu bagi faksi-faksi yang berpotensi membawa gerbong NU ke arah konfrontatif.
Di tengah tarik-menarik tersebut, sebuah kompromi politik mulai mengerucut di lingkaran internal Istana, dengan menggadang calon representatif yanh dipandang sebagai sintesis ideal yang memiliki kedalaman spiritual untuk diterima kiai sepuh, sekaligus memegang jangkar birokrasi yang kuat. Figur seperti inilah yang mampu menjembatani relasi umara dan ulama tanpa harus memantik friksi identitas.
Langkah akomodatif ini sekaligus mengonfirmasi bahwa istana tidak ingin terjebak dalam pusaran konflik internal PBNU yang berlarut-larut. Prabowo menyadari betul bahwa membiarkan NU terbelah sama saja dengan memelihara bom waktu yang dapat menguras energi politik pemerintahannya. Oleh karena itu, menyodorkan figur jalan tengah adalah opsi paling rasional demi menjamin kenyamanan kerja Kabinet Merah Putih.
Lebih jauh lagi, manuver ini memperlihatkan pergeseran gaya komunikasi politik kepresidenan dalam mendekati kaum sarungan. Jika rezim terdahulu sering kali menggunakan pendekatan patronase yang kaku, Prabowo memilih pendekatan berbasis apresiasi performa dan visi masa depan. Istana kini lebih tertarik pada portofolio kerja nyata yang ditawarkan oleh para kiai muda ketimbang sekadar klaim basis massa.
Dampaknya, konstelasi politik di internal NU menjelang Muktamar dipastikan akan bergerak liar namun terkendali. Para kandidat yang namanya tidak disebut kini harus menghitung ulang logistik politik dan basis dukungan mereka di daerah. Tanpa adanya “restu terselubung” dari Jakarta, peluang untuk memenangkan pertarungan di forum tertinggi NU tersebut diyakini akan semakin menyempit.
Bagi kaum Nahdliyin di akar rumput, dinamika ini menjadi ujian kedewasaan dalam berorganisasi secara mandiri. Khittah NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan kembali diuji untuk tidak sekadar menjadi stempel politik bagi penguasa. Kemampuan NU dalam mengelola sinyal-sinyal dari istana ini akan menentukan apakah mereka tetap menjadi mitra strategis yang kritis atau justru larut dalam syahwat kekuasaan.
Strategi menjinakkan “Kandang Singa” ini juga membuktikan bahwa Prabowo memiliki insting geopolitik domestik yang tajam. Ia paham betul bahwa menguasai parlemen saja tidak cukup tanpa menaklukkan hati ormas keagamaan terbesar di dunia ini. Dengan memetakan dukungan secara halus, Prabowo sedang mengunci episentrum kekuatan sosiologis Indonesia agar tidak menjadi duri dalam daging bagi stabilitas pemerintahannya.
Kini, bola panas berada di tangan para muktamirin yang akan bersuara di forum tertinggi Agustus mendatang. Sinyal dari Bangkalan telah mematok batas tegas: istana membuka pintu lebar-lebar bagi kolaborasi, namun menutup rapat ruang bagi konfrontasi. Siapa pun yang kelak terpilih menduduki kursi nomor satu di PBNU harus sadar bahwa mereka memimpin di bawah bayang-bayang ekspektasi tinggi dari penguasa yang menginginkan kepatuhan strategis.
Manuver simbolik ini juga mempertegas bahwa di bawah kendali Prabowo, relasi negara dan agama tidak lagi berjalan dalam pola transaksional yang vulgar. Ini adalah era baru di mana kesetiaan organisasi diuji lewat keselarasan visi pembangunan nasional. NU tidak sedang dipaksa tunduk, melainkan dirangkul dengan cara yang begitu presisi hingga mereka tidak memiliki alasan untuk berbalik arah.
Pada akhirnya, panggung Bangkalan menjadi medium bagi Prabowo untuk menegaskan bahwa negara membutuhkan jangkar sosial yang kuat. Dengan merengkuh figur progresif, istana sedang menenun jembatan baru yang mengawinkan tradisi pesantren dengan gagasan kemajuan modern. Istana menginginkan pemimpin PBNU yang mampu memastikan seluruh mesin raksasa Nahdliyin berjalan seirama menuju agenda besar Indonesia Emas 2045.
